Future #04 ยท firmansyarifuddin.id
Saya membaca sintesis hasil Leimana Conference 2026 konferensi yang diselenggarakan Kemenkes bersama PHC Consortium pada 28-29 Juli 2026, yang membahas masa depan layanan kesehatan primer Indonesia — dengan perasaan yang campur aduk.
Di satu sisi, ada kabar yang menggembirakan. Garut berhasil mengembangkan KuApps dengan AI OCR untuk posyandu digital 14.298 sasaran terlayani, dan waktu pengolahan data hemat 93 persen. Purbalingga punya dashboard real-time yang mengangkat kualitas data klinis lewat program Dojo Shinjitsu. Mojokerto mengintegrasikan rekam medis elektronik langsung ke SatuSehat. Papua punya App Kader Kita yang sudah melatih 187 dari 213 kader di Arso III.
Di sisi lain, pesan utama konferensi berbunyi seperti ini: fragmentasi aplikasi dan duplikasi entri data masih menjadi masalah di semua level dari nasional hingga Puskesmas.
Dua kenyataan itu hidup berdampingan tanpa ketegangan yang cukup diakui. Dan dari ketegangan itulah pertanyaan yang paling penting muncul pertanyaan yang tidak banyak diajukan dalam forum kebijakan manapun: Apakah semua data yang kita kumpulkan ini benar-benar menghasilkan keputusan yang lebih baik di lapangan?
Kita Sedang Membangun Gudang, Bukan Dapur
Ada perbedaan mendasar antara mengumpulkan data dan menggunakan data.
Mengumpulkan data adalah pekerjaan teknis: siapkan sistem, latih staf, integrasikan platform, standarisasi format. Ini pekerjaan yang bisa diukur perihal berapa persen fasilitas yang sudah terhubung, berapa rekam medis yang sudah didigitalisasi, berapa aplikasi yang sudah terintegrasi ke SatuSehat.
Menggunakan data untuk memutuskan adalah pekerjaan yang berbeda secara fundamental. Ia membutuhkan kapasitas analisis, budaya yang menghargai bukti di atas intuisi dan hierarki, dan yang paling jarang dimiliki adalah keberanian untuk mengubah praktik berdasarkan apa yang data tunjukkan, bahkan ketika hasilnya tidak nyaman.
Sintesis Pleno 2 Leimana Conference mencatat bahwa visi BPJS adalah “Satu Data, Satu Kebenaran.” Itu visi yang mulia. Tapi kebenaran tentang apa, dan untuk siapa, dan digunakan untuk memutuskan apa?
Selama data kesehatan primer Indonesia lebih sering mengalir ke atas sebagai laporan kinerja, sebagai bahan presentasi, sebagai angka yang dimasukkan ke dalam sistem nasional , daripada mengalir ke bawah untuk membantu kepala Puskesmas memutuskan intervensi mana yang paling mendesak minggu ini, kita sedang membangun gudang data yang sangat canggih, bukan dapur yang mengolah pengetahuan menjadi tindakan.
Paradoks Garut
Keberhasilan Garut menarik untuk dipikirkan lebih dalam.
KuApps dengan AI OCR menghemat 93 persen waktu pengolahan data posyandu. Itu angka yang luar biasa, artinya pekerjaan yang dulu memakan hampir satu hari kerja penuh kini selesai dalam hitungan menit. Waktu yang tersimpan itu, secara teori, bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna: menganalisis siapa yang tidak datang, mengidentifikasi pola yang mengkhawatirkan, merancang respons yang lebih tepat sasaran.
Tapi pertanyaannya adalah: apakah waktu yang tersimpan itu benar-benar digunakan untuk itu?
Atau apakah yang terjadi adalah: kader dan tenaga kesehatan kini bisa mengisi laporan lebih cepat, menyerahkannya lebih cepat, dan lanjut ke pekerjaan berikutnya sementara data yang sudah terkumpul tetap mengalir ke atas tanpa pernah kembali ke bawah dalam bentuk yang berguna untuk keputusan lapangan?Efisiensi pengumpulan data tanpa perubahan budaya penggunaan data hanya menghasilkan satu hal: tumpukan data yang lebih cepat menumpuk.
30 Aplikasi dan Satu Pertanyaan yang Belum Terjawab
Sebelum SatuSehat hadir, rata-rata satu Puskesmas menjalankan sekitar 30 aplikasi berbeda yang tidak saling terhubung. Masing-masing program vertikal punya aplikasinya sendiri TB punya aplikasi TB, imunisasi punya aplikasinya, gizi punya yang lain lagi. Fragmentasi itu melelahkan tenaga kesehatan dan menghasilkan duplikasi entri yang membuang waktu. SatuSehat hadir untuk menjawab masalah itu: satu platform, satu standar, satu ekosistem. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dalam narasi besar digitalisasi ini: dari 30 aplikasi yang ada sebelumnya, apakah kita pernah benar-benar tahu mana yang datanya digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan mana yang hanya diisi karena diwajibkan?
Kalau jawabannya adalah sebagian besar hanya diisi karena diwajibkan, maka mengintegrasikan 30 aplikasi menjadi satu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Ia hanya mengkonsolidasikan praktik lama dalam infrastruktur baru yang lebih rapi. Yang perlu berubah bukan hanya arsitekturnya. Yang perlu berubah adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada data.
Dari Melaporkan ke Memutuskan
Di sinilah pergeseran yang paling mendasar perlu terjadi, dan paling sulit dilakukan.
Sistem pelaporan kesehatan Indonesia dibangun di atas logika akuntabilitas vertikal: data mengalir dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan ke Kemenkes, sebagai bukti bahwa program berjalan dan target terpenuhi. Logika ini tidak salah, karena akuntabilitas ke atas memang perlu. Tapi ia menjadi masalah ketika ia menjadi satu-satunya logika yang menggerakkan praktik pengumpulan data.
Dalam logika itu, data yang “berguna” adalah data yang memenuhi indikator pelaporan. Data yang tidak masuk ke dalam format laporan tentang siapa yang tidak datang, tentang pola kunjungan yang aneh, tentang keluhan yang berulang tapi tidak masuk kategori program, sebab cenderung tidak dikumpulkan, atau dikumpulkan tapi tidak diproses. Masa depan digitalisasi layanan primer yang sesungguhnya bukan tentang berapa banyak data yang bisa dikumpulkan. Ia tentang apakah data bisa mengalir kembali ke bawah ke kepala Puskesmas, ke bidan desa, ke kader dalam bentuk yang membantu mereka memutuskan apa yang perlu dilakukan berbeda hari ini dibanding kemarin.
Purbalingga dengan dashboard real-time-nya sedang mencoba membangun logika itu. Tapi Purbalingga adalah satu kabupaten di antara ratusan. Dan keberhasilan satu kabupaten yang inovatif tidak menjawab pertanyaan tentang apakah sistem nasional kita dirancang untuk mendorong penggunaan data, atau hanya pengumpulannya.
Yang Perlu Kita Bangun Bukan Hanya Infrastruktur
Leimana Conference 2026 merekomendasikan: perkuat integrasi berbasis standar terbuka, prioritaskan infrastruktur dan literasi digital di wilayah 3T, replikasi pelatihan berjenjang. Semua itu perlu. Tapi ada satu yang tidak ada dalam daftar rekomendasi itu: membangun budaya penggunaan data di tingkat operasional.
Budaya penggunaan data bukan sesuatu yang bisa diinstal seperti aplikasi atau distandarisasi seperti format rekam medis. Ia tumbuh dari pertanyaan yang diajukan secara konsisten: apa yang data ini katakan tentang siapa yang tidak kita jangkau? Apa yang berubah bulan ini dibanding bulan lalu? Keputusan apa yang perlu kita ubah berdasarkan apa yang kita lihat?
Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak menjadi bagian dari rutinitas operasional Puskesmas, bukan hanya agenda seminar atau workshop tentang infrastruktur data secanggih apapun akan berhenti di gudang.
Dan gudang yang canggih, bagaimanapun juga, bukan dapur.
Sumber Inspirasi Tulisan:
- Kemenkes RI & PHC Consortium. (2026). Sintesis Hasil Sesi Pleno Leimana Conference 2026. Jakarta, 28-29 Juli 2026.
- Waller, L.A. & Gotway, C.A. (2004). Applied Spatial Statistics for Public Health Data. Wiley.
- Shortliffe, E.H. & Cimino, J.J. (Eds.). (2014). Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. Springer.
- Friedman, C.P., Wong, A.K., & Blumenthal, D. (2010). Achieving a nationwide learning health system. Science Translational Medicine, 2(57).
- Scott, J.C. (1998). Seeing Like a State. Yale University Press.