Future #03 ยท firmansyarifuddin.id
Ada satu kalimat dalam sintesis Leimana Conference 2026 yang saya baca berulang kali:
“Hapus strategi satu ukuran untuk semua.”
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi jika benar-benar diikuti konsekuensinya, ia adalah salah satu perubahan paling radikal yang bisa terjadi dalam sejarah sistem kesehatan primer Indonesia.
Karena selama lebih dari lima dekade, itulah yang kita lakukan: satu ukuran untuk semua. Satu standar Puskesmas. Satu format laporan. Satu struktur organisasi. Satu paket program yang sama berlaku dari Sabang sampai Merauke, dari kota metropolitan yang padat hingga kampung di pegunungan Papua yang hanya bisa dicapai dengan pesawat kecil.
Hasilnya bisa kita lihat. Puskesmas di Purbalingga dan Puskesmas di Papua Tengah sama-sama disebut Puskesmas. Tapi keduanya hidup di dunia yang berbeda, berbeda dalam kapasitas fiskal, berbeda dalam infrastruktur, berbeda dalam mobilitas penduduk, berbeda dalam beban penyakit, berbeda dalam budaya dan kepercayaan yang membentuk cara orang mencari pertolongan. Sistem yang memperlakukan keduanya dengan cara yang sama tidak sedang bersikap adil. Ia sedang bersikap buta.
Mengapa Keseragaman Begitu Tahan Banting
Sebelum membayangkan Puskesmas masa depan yang adaptif, ada baiknya kita jujur tentang mengapa keseragaman begitu sulit ditinggalkan meski bukti kegagalannya sudah menumpuk.
Pertama, keseragaman mudah dikelola secara administratif. Satu standar berarti satu indikator, satu format laporan, satu cara mengaudit. Ketika sistem harus mengawasi ribuan fasilitas dari pusat, keseragaman adalah solusi yang paling hemat energi birokrasi.
Kedua, keseragaman terasa adil secara formal. Memberikan standar yang sama kepada semua terasa seperti tidak mendiskriminasi siapapun. Yang tidak terlihat adalah bahwa standar yang sama diterapkan pada kondisi yang sangat berbeda justru menghasilkan ketidakadilan yang sistematis, persis seperti yang Young sebut sebagai structural injustice: sistem yang bekerja normal tapi menghasilkan dampak yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu.
Ketiga, ini yang paling jarang diakui, dan keseragaman melindungi sistem dari akuntabilitas yang terlalu spesifik. Jika standarnya sama untuk semua, kegagalan di Papua bisa selalu dijelaskan dengan kondisi geografis atau kapasitas lokal, bukan dengan desain sistem yang tidak cocok.
Leimana Conference 2026 mengakui ini dengan jelas: kesenjangan implementasi ILP sangat dipengaruhi oleh geografi dan kapasitas fiskal daerah, dan diperlukan pendekatan afirmatif khusus untuk wilayah 3T. Tapi pengakuan itu baru permulaan. Pertanyaan yang lebih besar adalah: seperti apa sistem yang benar-benar dirancang untuk keberagaman, bukan hanya yang memberikan pengecualian untuk keberagaman?
Tiga Wajah Puskesmas yang Mungkin
Membayangkan Puskesmas 2030-2045 yang benar-benar adaptif konteks bukan berarti membayangkan anarki, di mana setiap daerah bisa melakukan apa saja tanpa standar. Ia berarti membayangkan sistem yang punya prinsip yang seragam tapi implementasi yang kontekstual.
Prinsip yang seragam: setiap Puskesmas harus mampu mengenal populasinya, menjangkau yang tidak terjangkau, dan merespons kebutuhan yang paling mendesak di wilayahnya. Itu standar yang tidak boleh berbeda. Tapi bagaimana standar itu dicapai, dan itulah yang harus beragam.
Puskesmas Urban Padat di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan menghadapi tantangan yang berbeda dari semua Puskesmas lain: populasinya mobile, lintas kecamatan, tidak bisa diprediksi. Masa depannya bukan tentang gedung yang lebih besar , tapi tentang sistem yang bisa mengenali warga yang bergerak. Integrasi data antar Puskesmas, klinik swasta, dan platform digital menjadi kunci. Puskesmas urban masa depan mungkin lebih menyerupai care coordinator yang menghubungkan berbagai titik layanan, daripada satu-satunya pintu masuk kesehatan warganya.
Puskesmas Rural Terhubung di daerah dengan akses transportasi yang terbatas tapi infrastruktur digital yang mulai membaik. Di sini, telemedicine bukan pilihan futuristik, ia adalah kebutuhan pragmatis hari ini. Kader yang diperkuat dengan teknologi sederhana, seperti yang sudah terbukti di Arso III Papua dengan App Kader Kita, menjadi perpanjangan tangan Puskesmas ke komunitas yang tidak bisa atau tidak mau datang ke gedung. Puskesmas rural masa depan bukan yang paling canggih secara teknologi, tapi yang paling cerdas dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk menjangkau yang terjauh.
Puskesmas Terpencil Mandiri di wilayah 3T yang infrastrukturnya masih sangat terbatas seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, pulau-pulau kecil terluar. Di sini, diskusi tentang SatuSehat dan interoperabilitas data terasa seperti percakapan dari dunia lain. Yang relevan adalah: alat diagnostik portabel, obat esensial yang cukup, tenaga kesehatan yang didukung secara riil, bukan hanya secara regulasi untuk mau tinggal dan bekerja di sana, dan kader lokal yang benar-benar menjadi ujung tombak bukan sekadar pelengkap statistik. Puskesmas terpencil masa depan butuh otonomi yang lebih besar, bukan lebih banyak laporan.
Yang Harus Berubah Sebelum 2030
Membayangkan tiga wajah Puskesmas yang berbeda bukan sekadar latihan imajinasi. Ada beberapa perubahan konkret yang perlu terjadi agar bayangan itu bisa menjadi nyata.
Pertama, indikator keberhasilan harus dikontekstualisasikan. Leimana Conference 2026 sudah menyebut ini: kembangkan indeks ILP yang menangkap kualitas proses dan output riil, bukan hanya kriteria administratif. Puskesmas di Papua Tengah yang berhasil menjangkau 60 persen populasi terpencilnya mungkin sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari Puskesmas urban yang mencapai 95 persen cakupan karena warganya mudah dijangkau. Sistem evaluasi yang tidak bisa membedakan keduanya adalah sistem yang tidak adil.
Kedua, pembiayaan harus mengikuti beban, bukan sekadar jumlah kepala. Pleno 3 Leimana menyebut perlunya tarif berbasis risiko, melalui penyesuaian besaran kapitasi sesuai kondisi geografis dan beban populasi. Ini bukan kemewahan. Ini prasyarat agar Puskesmas di wilayah paling sulit tidak terus beroperasi dengan sumber daya paling terbatas untuk melayani populasi yang paling membutuhkan.
Ketiga, kader harus diperlakukan sebagai profesi, bukan sukarelawan. 1,5 juta kader adalah infrastruktur kesehatan komunitas terbesar yang Indonesia miliki. Tapi selama insentif tidak jelas, pelatihan tidak terstandarisasi, dan status mereka masih berada di zona abu-abu antara relawan dan pekerja, potensi itu tidak akan pernah sepenuhnya terwujud.
Puskesmas yang Mengenal Tempatnya
Masa depan yang paling mungkin bagi layanan primer Indonesia bukan satu model yang sempurna. Ia adalah ribuan Puskesmas yang masing-masing mengenal dengan sangat baik siapa yang mereka layani, di mana mereka tinggal, dan apa yang benar-benar membuat mereka sehat atau sakit. Itu terdengar sederhana. Tapi untuk mencapainya, sistem harus berhenti memaksa keseragaman sebagai proxy keadilan dan mulai membangun keberagaman yang terstruktur sebagai ekspresi keadilan yang sesungguhnya.
Puskesmas seribu wajah bukan ancaman bagi sistem nasional. Ia adalah sistem nasional yang akhirnya jujur tentang keragaman Indonesia.
Sumber Inspirasi Tulisan:
- Kemenkes RI & PHC Consortium. (2026). Sintesis Hasil Sesi Pleno Leimana Conference 2026. Jakarta, 28-29 Juli 2026.
- Starfield, B. (1998). Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology. Oxford University Press.
- Young, I.M. (2011). Responsibility for Justice. Oxford University Press.
- Scott, J.C. (1998). Seeing Like a State. Yale University Press.
- Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
- Corburn, J. (2013). Healthy City Planning: From Neighbourhood to National Health Equity. Routledge.