Essay #07· firmansyarifuddin.id
Beberapa hari terakhir, media sosial kembali ramai membahas dugaan komentar seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap pasien BPJS Kesehatan. Reaksi publik hampir seragam: marah, kecewa, bahkan mempertanyakan empati profesi dokter. Sebagian menganggap persoalan ini sebagai cerminan arogansi individu. Sebagian lain melihatnya sebagai bukti bahwa pelayanan kesehatan semakin kehilangan sisi kemanusiaannya.
Namun, setiap kali membaca kasus seperti ini, saya justru bertanya pada diri sendiri: apakah kita sedang menyaksikan persoalan seorang dokter, atau sedang melihat gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar?
Boleh jadi, yang sedang kita lihat bukan semata persoalan perilaku individu. Kita sedang menyaksikan benturan nilai yang kini dialami banyak profesi. Rumah sakit hanya menjadi panggung yang paling mudah terlihat. Fenomena serupa sesungguhnya juga terjadi di kampus, sekolah, birokrasi, bahkan hampir semua organisasi pelayanan publik. Kasus ini hanyalah jendela kecil untuk melihat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana profesi mempertahankan nilai-nilainya ketika bekerja di dalam sistem yang semakin kompleks?
Profesi Tidak Dibangun Hanya oleh Ilmu
Masyarakat memercayai profesi bukan hanya karena kompetensi teknisnya. Dokter dipercaya bukan sekadar karena mampu mendiagnosis penyakit, tetapi karena diyakini akan menolong orang yang sedang menderita. Guru dihormati bukan hanya karena mampu menjelaskan pelajaran, tetapi karena dipercaya membentuk karakter generasi berikutnya. Dosen memeroleh legitimasi bukan hanya karena menguasai ilmu pengetahuan, tetapi karena dianggap membimbing mahasiswa menjadi manusia yang lebih baik.
Dengan kata lain, profesi dibangun di atas dua fondasi sekaligus: kompetensi dan nilai.
Kompetensi membuat seseorang mampu bekerja. Nilai membuat masyarakat bersedia mempercayainya. Kepercayaan inilah yang membedakan profesi dari pekerjaan biasa. Sosiolog Max Weber menjelaskan bahwa organisasi modern berkembang melalui proses yang ia sebut sebagai rasionalisasi. Semakin besar organisasi, semakin dibutuhkan aturan, standar operasional, indikator kinerja, audit, efisiensi, dan pengukuran. Tanpa semua itu, rumah sakit tidak mungkin melayani ribuan pasien setiap hari. Universitas tidak mungkin mengelola ribuan mahasiswa. Pemerintah tidak mungkin menjalankan program nasional.
Rasionalisasi adalah syarat organisasi modern. Namun Weber juga mengingatkan adanya risiko yang ia sebut sebagai iron cage—“sangkar besi” birokrasi. Dalam kondisi ini, manusia perlahan dinilai lebih berdasarkan angka daripada makna. Produktivitas lebih mudah dihitung daripada empati. Jumlah layanan lebih mudah diukur daripada kualitas hubungan. Target lebih mudah dipantau daripada rasa kemanusiaan. Rumah sakit membutuhkan indikator efisiensi. Kampus membutuhkan indikator publikasi. Pemerintah membutuhkan indikator kinerja. Semuanya benar. Tetapi persoalannya muncul ketika indikator mulai menggantikan tujuan yang sebenarnya.
Ketika Logika Pasar Masuk ke Ruang Profesi
Filsuf politik Michael Sandel pernah mengingatkan bahwa persoalan terbesar masyarakat modern bukanlah keberadaan pasar, melainkan ketika logika pasar mulai memasuki ruang-ruang yang seharusnya dijaga oleh nilai moral.
Rumah sakit tentu membutuhkan pendapatan agar dapat bertahan. Universitas memerlukan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan. Dokter dan dosen juga berhak memperoleh penghasilan yang layak. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Yang menjadi persoalan adalah ketika ukuran keberhasilan semakin didominasi oleh produktivitas, pendapatan, atau target finansial, sehingga nilai pengabdian perlahan berubah menjadi nilai transaksi.
Masyarakat sebenarnya tidak sedang menolak rumah sakit memperoleh keuntungan. Masyarakat juga tidak berharap dokter bekerja tanpa dibayar. Yang mereka harapkan hanyalah satu hal: keuntungan tidak pernah tampak lebih penting daripada kemanusiaan. Persepsi inilah yang menjelaskan mengapa isu-isu pelayanan kesehatan begitu mudah memicu emosi publik.
BPJS dan Dilema Keadilan
Di tengah perubahan tersebut, Indonesia membangun salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia melalui BPJS Kesehatan. Gagasan dasarnya sederhana dengan visi sangat mulia: setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Namun keadilan tidak pernah sesederhana memberikan hak yang sama.
Hak yang sama belum tentu diikuti sumber daya yang sama. Tempat tidur terbatas. Dokter terbatas. Perawat terbatas. Waktu pelayanan juga terbatas.
Akibatnya, setiap hari sistem kesehatan harus mempertemukan harapan pasien yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Di sinilah benturan nilai mulai terasa. Pasien menginginkan pelayanan terbaik. Rumah sakit harus menjaga agar pintunya tetap terbuka esok hari. Pemerintah wajib memastikan akses yang adil bagi semua. Ketiganya sah. Tetapi ketiganya tidak muat dalam 20 menit yang sama. Dan ketika tiga kebenaran berebut satu ruang, yang biasanya mengalah lebih dulu adalah yang paling sulit diukur: waktu untuk benar-benar hadir.
Ketika Orang Baik Mengalami Moral Distress
Benturan tersebut tidak hanya memengaruhi organisasi. Ia juga memengaruhi manusia yang bekerja di dalamnya. Dalam psikologi organisasi dan etika profesi dikenal istilah moral distress, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh filsuf keperawatan Andrew Jameton pada tahun 1984. Moral distress terjadi ketika seseorang mengetahui tindakan yang menurutnya paling benar secara moral, tetapi tidak mampu melakukannya karena terhambat oleh aturan, keterbatasan sumber daya, atau tekanan organisasi.
Bayangkan seorang dokter yang ingin mendengarkan keluhan pasien lebih lama, tetapi antrean di luar ruang praktik masih puluhan orang. Seorang perawat ingin mendampingi keluarga pasien yang sedang cemas, tetapi jumlah tenaga yang tersedia tidak mencukupi.
Seorang dosen ingin membimbing mahasiswa secara intensif, tetapi di saat yang sama dikejar target publikasi, hibah penelitian, akreditasi, dan berbagai pekerjaan administratif. Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan karena mereka tidak lagi mengetahui mana yang benar. Sebaliknya, mereka justru memahami dengan baik apa yang seharusnya dilakukan. Yang berubah adalah kemampuan sistem untuk memungkinkan mereka melakukan hal tersebut. Jika berlangsung terus-menerus, moral distress dapat berkembang menjadi kelelahan emosional (burnout), bahkan mengikis makna profesi itu sendiri.
Interaksi yang dahulu hangat perlahan menjadi mekanis. Ruang untuk menunjukkan empati & kepedulian (caring) makin sempit.
Pengabdian berubah menjadi kewajiban administratif. Karena itu, tidak semua perilaku yang tampak kurang empatik lahir dari karakter individu yang buruk. Sebagiannya merupakan gejala dari sistem yang terus-menerus memaksa orang-orang baik membuat pilihan-pilihan yang sama-sama sulit. Tentu saja, penjelasan ini bukan pembenaran atas perilaku yang tidak profesional. Setiap dokter, dosen, maupun tenaga profesional tetap bertanggung jawab menjaga etika profesinya. Namun, jika setiap persoalan selalu diselesaikan dengan mencari siapa yang salah, kita berisiko mengabaikan pertanyaan yang jauh lebih penting: mengapa situasi seperti ini terus berulang?
Pelayanan yang Baik Juga Harus Baik bagi Pemberi Layanan
Donald Berwick, salah satu tokoh terkemuka dalam kebijakan kesehatan, mengembangkan konsep Triple Aim, yang kemudian berkembang menjadi Quadruple Aim. Konsep ini mengingatkan bahwa sistem kesehatan yang baik tidak cukup hanya meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengendalikan biaya pelayanan.
Sistem juga harus menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan. Mengapa? Karena tenaga kesehatan yang terus-menerus mengalami kelelahan emosional akan semakin sulit memberikan pelayanan yang penuh empati. Dengan kata lain, pengalaman pasien dan kesejahteraan tenaga kesehatan bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan.
Keduanya saling bergantung. Sistem kesehatan yang baik bukanlah sistem yang mengorbankan dokter demi pasien, atau mengorbankan pasien demi efisiensi. Sistem yang baik adalah sistem yang memungkinkan keduanya sama-sama terlindungi.
Dari Rumah Sakit ke Kampus
Semakin lama saya memikirkan persoalan ini, semakin saya merasa bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi di rumah sakit. Saya melihat pola yang sama di kampus. Mahasiswa berharap dosennya hadir sebagai pembimbing.
Namun dosen juga hidup di dalam sistem yang dipenuhi target publikasi, akreditasi, hibah penelitian, beban administrasi, dan berbagai indikator kinerja. Akibatnya, waktu menjadi sumber daya yang paling langka. Mahasiswa mungkin melihat dosennya kurang peduli. Sebaliknya, dosen merasa tidak pernah memiliki cukup waktu untuk menjalankan semua peran yang diharapkan. Sekali lagi, persoalannya bukan selalu karena individunya berubah. Sering kali sistemlah yang mengubah cara orang menggunakan waktunya.
Barangkali setiap zaman memiliki tantangan profesinya sendiri. Dahulu tantangannya adalah keterbatasan ilmu pengetahuan. Hari ini tantangannya adalah menjaga nilai di tengah sistem yang semakin kompleks.
Rumah sakit membutuhkan efisiensi. Kampus membutuhkan keberlanjutan. Negara wajib memperjuangkan keadilan. Semuanya penting. Dan justru karena semuanya penting, tidak ada satu pun dari mereka yang secara alami akan menjaga hal yang paling gampang dikorbankan: beberapa menit tambahan untuk memperlakukan seseorang sebagai manusia, bukan sebagai nomor antrean. Kalau tidak ada yang dirancang untuk menjaganya, ia akan hilang. Bukan karena ada yang jahat, tetapi karena tidak ada yang bertugas menjaganya.
Namun jangan sampai kita lupa bahwa masyarakat pertama-tama datang kepada dokter untuk mencari pertolongan, kepada dosen untuk mencari bimbingan, dan kepada guru untuk mencari harapan.
Izinkan saya kembali sejenak ke dokter muda yang komentarnya membuat kita marah minggu ini. Mungkin ia memang salah. Mungkin ia harus bertanggung jawab, dan itu benar. Tetapi kalau kita berhenti di situ, kalau kita puas begitu menemukan satu nama untuk disalahkan, kita akan mengulang percakapan yang sama enam bulan lagi. Nama berbeda, rumah sakit berbeda, kemarahan yang sama persis. Sebab yang menempatkannya di ruang 20 menit itu bukan karakternya. Kita semualah, lewat sistem yang kita bangun lalu kita diamkan.
Dalam ilmu kebijakan kesehatan, desain sistem yang baik bukanlah sistem yang bergantung pada hadirnya orang-orang luar biasa. Sebaliknya, sistem yang baik adalah sistem yang membantu orang biasa tetap mampu melakukan hal yang benar, bahkan ketika mereka bekerja di bawah tekanan. Karena itu, pertanyaan terbesar yang seharusnya kita ajukan bukanlah, “Siapa yang salah?”
Melainkan, “Bagaimana kita merancang sistem yang membuat orang-orang baik tetap mampu berbuat baik?”
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pelayanan kesehatan atau mutu pendidikan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik, modal sosial yang membuat sebuah profesi dihormati. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang, teknologi akan terus berubah, dan sistem pembiayaan dapat berganti. Namun ketika masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa dokter adalah penolong, dosen adalah pendidik, dan guru adalah pembentuk karakter, yang hilang bukan sekadar citra profesi, melainkan fondasi hubungan sosial yang telah dibangun selama puluhan, bahkan ratusan tahun.
Sumber inspirasi:
- https://news.detik.com/berita/d-8606140/mahasiswi-ppds-diduga-hina-pasien-bpjs-orang-have-ugm-turun-tangan
- Abbott, A. (1988). The system of professions: An essay on the division of expert labor. University of Chicago Press.
- Berwick, D. M., Nolan, T. W., & Whittington, J. (2008). The Triple Aim: Care, health, and cost. Health Affairs, 27(3), 759–769. https://doi.org/10.1377/hlthaff.27.3.759
- Bodenheimer, T., & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care of the patient requires care of the provider. The Annals of Family Medicine, 12(6), 573–576. https://doi.org/10.1370/afm.1713
- Epstein, E. G., & Hamric, A. B. (2009). Moral distress, moral residue, and the crescendo effect. Journal of Clinical Ethics, 20(4), 330–342.
- Gilson, L. (2003). Trust and the development of health care as a social institution. Social Science & Medicine, 56(7), 1453–1468. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00142-9
- Jameton, A. (1984). Nursing practice: The ethical issues. Prentice-Hall.
- Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (30th Anniversary Expanded Edition). Russell Sage Foundation.
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103–111. https://doi.org/10.1002/wps.20311
- Sandel, M. J. (2012). What money can’t buy: The moral limits of markets. Farrar, Straus and Giroux.
- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.