Essay#03 ยท firmansyarifuddin.id
Belakangan ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan. Salah satu pemicunya adalah besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah. Dalam APBN 2026, anggaran program ini mencapai sekitar Rp335 triliun, menjadikannya salah satu program pemerintah dengan alokasi dana terbesar.
Sebagian pihak melihat angka tersebut sebagai investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagian lainnya mempertanyakan apakah dana sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk program lain yang dianggap lebih mendesak.
Perdebatan semacam ini sebenarnya menarik. Namun sering kali perhatian kita berhenti pada satu pertanyaan:
“Apakah anggarannya terlalu besar?”
Padahal ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting:
“Mengapa program ini memperoleh anggaran sebesar itu?”
Pertanyaan kedua membawa kita pada diskusi yang lebih mendasar tentang bagaimana pemerintah menentukan prioritas. Dalam kebijakan publik, anggaran bukan sekadar kumpulan angka dalam APBN. Anggaran menunjukkan masalah apa yang dianggap penting, siapa yang perlu dibantu terlebih dahulu, dan masa depan seperti apa yang ingin dibangun oleh sebuah negara.
| Tahun | Program | Anggaran |
| 2022 | Percepatan Penurunan Stunting | Rp44,8 Triliun |
| 2023 | Percepatan Penurunan Stunting | Rp30,4 Triliun |
| 2025 | Makan Bergizi Gratis (alokasi awal) | Rp71 Triliun |
| Proyeksi penuh | Makan Bergizi Gratis | Hingga Rp420 Triliun |
Note: Data diambil dari berbagai sumber online
Sekilas angka-angka tersebut mungkin hanya terlihat sebagai data dalam dokumen APBN. Namun di baliknya terdapat pertanyaan yang lebih menarik: mengapa sebagian isu kesehatan memperoleh perhatian fiskal yang jauh lebih besar dibanding isu lainnya?
Indonesia tidak kekurangan tantangan kesehatan. Tuberkulosis, hipertensi, diabetes, dan kesehatan jiwa sama-sama merupakan masalah penting. Namun tidak semuanya memperoleh perhatian politik yang sama. Di sinilah politik anggaran menjadi menarik untuk dipahami.
Apakah Anggaran Selalu Mengikuti Besarnya Masalah?
Jika anggaran semata-mata ditentukan oleh besarnya masalah kesehatan, maka kita mungkin berharap alokasi sumber daya akan mengikuti beban penyakit yang dihadapi masyarakat.
Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Indonesia masih menghadapi beban tuberkulosis yang tinggi. Penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke, dan penyakit jantung terus meningkat dari tahun ke tahun. Gangguan kesehatan jiwa juga masih menghadapi berbagai tantangan akses dan pembiayaan. Sebagian masalah tersebut berkontribusi besar terhadap kematian, kecacatan, serta pembiayaan kesehatan nasional. Namun tidak semuanya memperoleh tingkat perhatian politik yang sama.
| Isu Kesehatan | Beban Penyakit | Visibilitas Publik | Perhatian Politik |
| Tuberkulosis | Sangat Tinggi | Sedang | Tinggi |
| Hipertensi | Sangat Tinggi | Rendah | Rendah |
| Diabetes Melitus | Tinggi | Rendah | Rendah |
| Kesehatan Jiwa | Tinggi | Rendah | Rendah |
| Stunting | Tinggi | Tinggi | Sangat Tinggi |
| Makan Bergizi Gratis | Program Prioritas Nasional | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
Tabel tersebut tentu bukan ukuran ilmiah yang presisi. Namun ia membantu kita melihat bahwa perjalanan sebuah isu menuju prioritas nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya masalah yang dihadapi masyarakat. Ada faktor lain yang sering kali tidak kalah penting, yaitu kemampuan suatu isu untuk menarik perhatian publik dan memperoleh dukungan politik.
Stunting dan Program Makan Bergizi Gratis memiliki satu kesamaan penting. Keduanya tidak hanya dipersepsikan sebagai masalah kesehatan, tetapi juga sebagai isu pembangunan manusia. Keduanya dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan masa depan bangsa. Keterkaitan dengan agenda pembangunan yang lebih luas membuat kedua isu tersebut lebih mudah memperoleh perhatian lintas sektor dan dukungan politik. Sebaliknya, hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung sering kali dipersepsikan sebagai urusan sektor kesehatan semata, meskipun dampaknya terhadap produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat tidak kalah besar.
Di sinilah politik anggaran menjadi menarik untuk dipahami.
Kita sering menganggap bahwa masalah kesehatan bersaing berdasarkan besarnya beban penyakit. Padahal dalam praktiknya, berbagai masalah kesehatan juga bersaing untuk memperoleh perhatian. Mereka bersaing mendapatkan ruang di media, perhatian publik, dukungan birokrasi, komitmen pemimpin politik, hingga ruang dalam APBN.
Karena itu, besarnya beban penyakit belum tentu berbanding lurus dengan besarnya perhatian fiskal. Sering kali yang menentukan adalah kemampuan suatu isu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan.
Namun bagaimana proses itu terjadi? Mengapa sebagian masalah kesehatan berhasil menjadi prioritas nasional, sementara sebagian lainnya tetap berada di pinggir agenda kebijakan?
Ketika Masalah Kesehatan Memasuki Agenda Politik
Sampai di titik ini, kita mungkin mulai melihat bahwa besarnya masalah kesehatan tidak selalu menentukan besarnya perhatian anggaran.
Sebagian isu berhasil menjadi prioritas nasional. Sebagian lainnya tidak.
Pertanyaannya adalah: bagaimana proses itu terjadi?
Dalam studi kebijakan publik, salah satu penjelasan yang cukup terkenal berasal dari John Kingdon melalui konsep Multiple Streams Framework. Secara sederhana, Kingdon berpendapat bahwa suatu isu cenderung memperoleh perhatian pemerintah ketika tiga hal terjadi pada waktu yang bersamaan.
Pertama, masalahnya diakui secara luas sebagai sesuatu yang penting untuk diselesaikan.
Kedua, tersedia solusi yang dianggap layak dan dapat dilaksanakan.
Ketiga, terdapat dukungan politik yang cukup kuat untuk mendorong tindakan pemerintah.
Ketika ketiga unsur tersebut bertemu, terbuka apa yang disebut sebagai policy window atau jendela kebijakan. Pada saat itulah sebuah isu memiliki peluang besar untuk masuk ke agenda pemerintah dan memperoleh dukungan anggaran.
Dari perspektif ini, stunting menjadi contoh yang menarik. Masalahnya jelas terlihat melalui berbagai indikator kesehatan dan pembangunan manusia. Solusinya tersedia melalui berbagai intervensi gizi dan program lintas sektor. Pada saat yang sama, isu ini memperoleh dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah.
Fenomena yang serupa dapat digunakan untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis maupun agenda eliminasi Tuberkulosis yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dengan kata lain, masalah kesehatan tidak hanya bersaing berdasarkan besarnya beban penyakit. Mereka juga bersaing untuk memperoleh perhatian, dukungan, dan momentum politik. Dan ketika momentum itu muncul, anggaran biasanya akan mengikuti.
Anggaran Menentukan Kepentingan
Perdebatan mengenai besarnya anggaran Makan Bergizi Gratis kemungkinan akan terus berlangsung. Namun di balik perdebatan tersebut terdapat pelajaran yang lebih penting: anggaran tidak hanya mencerminkan besarnya masalah kesehatan, tetapi juga mencerminkan prioritas politik.
Dalam kesehatan masyarakat, masalah yang paling besar tidak selalu menjadi prioritas. Yang sering menjadi prioritas adalah masalah yang berhasil memperoleh perhatian publik, dukungan politik, dan tempat dalam agenda kebijakan.
Karena itu, membaca APBN bukan sekadar membaca angka. Membaca APBN berarti memahami bagaimana sebuah negara menentukan apa yang dianggap penting.
Dan di situlah anggaran sering kali berbicara lebih jujur daripada pidato.