Essay #03 ยท firmansyarifuddin.id
Siapa di antara kita yang belum pernah mendengar janji itu?
Sekolah gratis. Berobat gratis. SIM gratis. KTP gratis. Ambulance gratis. Sertifikat tanah gratis. Dan belakangan, cek kesehatan gratis (CKG), makan bergizi gratis (MBG). Ia datang dari baliho kampanye, dari konferensi pers pejabat, dari notifikasi di ponsel kita, dari spanduk yang tiba-tiba muncul di depan kantor kecamatan.
Kita semua sudah sangat terbiasa dengan kata itu, dan begitu terbiasa sampai nyaris tidak lagi mempertanyakannya. Dan itulah tepatnya mengapa ia begitu dicintai oleh orang-orang yang berkuasa.
Dari Mana Kata Ini Datang?
Sebelum kita membedah apa yang kata “gratis” lakukan, ada baiknya kita tanya dulu: sejak kapan kata ini menjadi bahasa politik yang dominan di Indonesia?
Jawabannya lebih baru dari yang kita kira.
Di era Soekarno, pemerintah tidak bicara soal layanan “gratis.” Bahasa yang dipakai adalah bahasa revolusi dan kewajiban negara. Sekolah dibangun sebagai bagian dari proyek nasionalisme. Kesehatan rakyat adalah tanggung jawab negara merdeka. Kata yang digunakan bukan “gratis” tapi “hak,” “kedaulatan,” dan “keadilan sosial.” Ada retorika yang lebih besar dari sekadar harga.
Di era Soeharto, bahasanya bergeser ke pembangunan. Puskesmas didirikan bukan karena “gratis,” tapi karena Repelita. Program KB bukan karena “gratis,” tapi karena target nasional. Negara berbicara dengan bahasa angka, target, dan pertumbuhan. Kata “gratis” tidak perlu karena dalam sistem otoriter, pemerintah tidak perlu menjual diri kepada pemilih.
Semuanya berubah setelah 2005.
Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada 2005, yang memungkinkan masyarakat memilih langsung pemimpin daerah mereka. Inilah titik baliknya. Ketika kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, mereka membutuhkan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam waktu tiga detik di baliho. Sesuatu yang tidak perlu argumen. Sesuatu yang langsung terasa.
“Gratis” adalah jawabannya.
Kata ini tumbuh dari bawah, dari arena pilkada daerah, sebelum akhirnya naik ke level nasional. Ia adalah produk samping dari demokrasi elektoral yang belum matang: ketika pemilih belum terbiasa menuntut akuntabilitas, dan kandidat belum terbiasa menawarkan program yang bisa diverifikasi, “gratis” menjadi jalan pintas yang sempurna bagi kedua belah pihak.
Inventarisasi Sebuah Kata
Mari kita lakukan sesuatu yang jarang dilakukan: menginventarisasi betapa luasnya kata ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari.
Di tingkat pusat, kita punya Makan Bergizi Gratis sebagai program andalan pemerintahan baru. Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang diluncurkan sebagai terobosan preventif. Di tingkat daerah, daftarnya bahkan lebih panjang dan lebih berwarna: KTP gratis, SIM gratis, ambulance gratis, rumah singgah gratis, sertifikat tanah gratis, sekolah gratis, dan tentu saja berbagai varian kesehatan gratis dengan nama yang berbeda di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.
Ini bukan kritik terhadap program-program itu secara spesifik. Ini adalah pengamatan tentang sebuah pola.
Setiap kali pemerintah di level manapun, di era manapun ingin berbicara tentang layanan publik, pintu masuknya hampir selalu sama: kata “gratis.” Bukan “berkualitas.” Bukan “merata.” Bukan “berkelanjutan.” Tapi gratis.
Mengapa?
Gratis Adalah Teknologi Politik, Bukan Kebijakan Publik
Saya ingin mengajukan satu tesis yang mungkin terasa tidak nyaman: kata “gratis” bukan bahasa kebijakan. Ia adalah teknologi politik.
Teknologi politik adalah alat yang membantu seseorang memenangkan kekuasaan atau mempertahankannya. Ia tidak harus benar. Ia tidak harus efisien. Ia hanya perlu bekerja dan “gratis” bekerja dengan luar biasa.
Pikirkan ini: ketika seorang kandidat berjanji “layanan kesehatan berkualitas yang merata dan berkelanjutan,” ia harus siap menjelaskan standar kualitas seperti apa, merata untuk siapa, dan dari mana uangnya. Itu pertanyaan yang sulit, dan jawaban yang jujur sering tidak memuaskan.
Tapi ketika ia berjanji “kesehatan gratis,” tidak ada yang bertanya apa-apa. Audiens bertepuk tangan. Kamera mengambil momen itu. Baliho dicetak. Video reels disebar. Kampanye berjalan.
Kata gratis telah memenangkan debat sebelum debatnya dimulai.
Tim Harford, ekonom yang dikenal karena kemampuannya membedah cara pasar dan politik bekerja dalam kehidupan sehari-hari, punya penjelasan sederhana tapi menusuk: harga nol bukan berarti biaya nol. Ia hanya berarti biaya itu disembunyikan, ditunda, atau dipindahkan ke orang lain. Dalam bahasa yang lebih keras: there is no such thing as a free lunch. Yang berbeda hanyalah siapa yang membayar, kapan, dan dalam bentuk apa dan siapa yang tidak pernah diberitahu bahwa merekalah yang menanggungnya.
Siapa yang Sebenarnya Membayar?
Ketika pemerintah mengumumkan program kesehatan gratis, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Joseph Stiglitz, ekonom pemenang Nobel yang banyak menulis tentang kegagalan pasar dan peran negara, menjelaskan bahwa layanan publik selalu punya biaya yang membedakan hanyalah mekanisme pembiayaannya. Pertama, ada anggaran negara yang digunakan dan anggaran negara berasal dari pajak, dari sumber daya alam, atau dari utang yang suatu hari harus dilunasi. Kedua, ada subsidi silang, di mana yang mampu membayar lebih agar yang kurang mampu bisa membayar lebih sedikit. Ketiga, ada pengurangan biaya di tempat lain, yang sering berarti pengurangan kualitas layanan, pengurangan gaji tenaga kesehatan, atau pengurangan cakupan yang tidak diumumkan secara terbuka.
Dalam kasus CKG, program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat, pertanyaan ini sangat relevan. Program ini dirancang menjangkau ratusan juta warga. Biaya yang dibutuhkan sangat besar. Tapi yang lebih penting dari pertanyaan “berapa biayanya” adalah pertanyaan “apa yang terjadi setelah pemeriksaan?”
Jika seseorang diperiksa dan ditemukan memiliki tekanan darah tinggi, hiperkolesterol, atau kadar gula yang mengkhawatirkan, lalu apa? Apakah sistem layanan primer kita siap menangani jutaan orang yang tiba-tiba menyadari bahwa mereka perlu ditindaklanjuti? Apakah Puskesmas punya kapasitas untuk itu?
Bayangkan seorang ibu paruh baya datang ke Puskesmas pada hari ulang tahunnya karena CKG memang dirancang sebagai “hadiah kesehatan” di hari ulang tahun. Ia diperiksa. Tekanan darahnya 155/95 mmHg. Petugas mencatat, memberi penjelasan singkat, dan menyarankan ia kontrol ulang. Ibu itu pulang dengan selembar hasil cetak dari aplikasi SatuSehat. Pemeriksaan selesai. Gratis. Program berjalan.
Tapi apakah ibu itu menjadi lebih sehat?
Ini bukan skenario hipotetis. Data Kemenkes menunjukkan bahwa dari sekitar 70 juta peserta CKG selama 2025, hampir 19 persen membutuhkan intervensi medis segera setelah pemeriksaan, sebagian dirujuk ke Puskesmas, sebagian ke rumah sakit. Satu dari lima remaja yang diperiksa memiliki tekanan darah di atas normal. Satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas sentral. Lima puluh satu persen lansia menyandang hipertensi.
Angka-angka itu seharusnya mengejutkan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya atau lebih tepatnya, apa yang tidak terjadi. Pemerintah sendiri mengakui bahwa fokus tindak lanjut baru diperkuat di tahun 2026, setahun setelah program berjalan. Artinya di tahun pertama, jutaan orang diperiksa, jutaan masalah kesehatan ditemukan, dan sistem layanan primer kita belum sepenuhnya siap menanganinya.
Kata “gratis” menjawab pertanyaan tentang biaya pemeriksaan. Tapi ia tidak menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting tentang apa yang terjadi setelahnya. Dan pertanyaan kedua itulah yang menentukan apakah program ini benar-benar mengubah derajat kesehatan masyarakat, atau hanya memproduksi angka kunjungan yang bagus untuk dilaporkan.
Duplikasi yang Tidak Pernah Dipertanyakan
Ada yang perlu diluruskan tentang hubungan pusat dan daerah dalam soal ini: daerah bukan sekadar pengikut. Bukan hanya merespons ketika pusat meluncurkan sesuatu.
Justru sebaliknya banyak daerah lebih awal memulai, dan lebih bersemangat menjadikan “gratis” sebagai identitas politik mereka. Sebelum CKG ada, sudah ada berobat gratis ala kabupaten. Sebelum Makan Bergizi Gratis diumumkan, sudah ada program makanan tambahan dengan nama kepala daerah yang disematkan di spanduknya. Kata “gratis” bukan warisan dari atas , dan ia adalah temuan politik yang ditemukan secara mandiri di setiap level kekuasaan, karena ia bekerja di mana-mana.
Yang terjadi kemudian adalah tumpang tindih yang tidak direncanakan: pusat punya CKG, daerah punya versi lokalnya sendiri. Keduanya berjalan, keduanya mengklaim wilayah yang sama, dan di lapangan tidak ada yang tahu dengan pasti mana yang berlaku dan siapa yang menanggung biayanya. Bukan karena koordinasi yang buruk — tapi karena sejak awal keduanya tidak dirancang untuk saling melengkapi. Keduanya dirancang untuk terlihat baik di mata pemilih masing-masing.
Ini bukan masalah koordinasi teknis yang bisa diselesaikan dengan rapat sinkronisasi. Ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Donella Meadows, dalam bukunya Thinking in Systems, menulis bahwa perilaku sebuah sistem mencerminkan tujuan yang sebenarnya, dan bukan tujuan yang tertulis di dokumen perencanaan, tapi tujuan yang bisa kita baca dari apa yang sistem itu hasilkan berulang kali. Kalau sistem politik kita terus menghasilkan program “gratis” yang tumpang tindih tanpa evaluasi dampak, maka tujuan sebenarnya bukanlah kesehatan rakyat. Tujuannya adalah visibilitas politik. Pusat ingin terlihat peduli. Daerah juga ingin terlihat peduli. Dan cara paling mudah untuk terlihat peduli adalah meluncurkan program baru dengan kata “gratis” alias tanpa pungutan biaya di dalamnya.
Yang hilang dalam proses ini adalah pertanyaan paling mendasar: apakah kita butuh satu program yang sangat baik, atau dua program yang biasa-biasa saja?
Pertanyaan yang Tidak Pernah Ditanyakan
Dari semua yang hilang dalam diskursus “gratis,” yang paling saya rindukan adalah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Pertama, seberapa bagus? Gratis tapi buruk kualitasnya bukanlah kabar baik untuk siapapun. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan tanpa follow-up yang jelas lebih baik dari tidak ada, tapi tidak sebagus yang kita harapkan. Makan bergizi gratis yang distribusinya tidak merata dan kualitas gizinya tidak terstandarisasi bisa jadi hanya menghabiskan anggaran tanpa memindahkan jarum masalah gizi nasional.
Kedua, merata untuk siapa? Barbara Starfield, peneliti layanan primer yang paling banyak dikutip dalam literatur kesehatan dunia, sudah memperingatkan sejak lama bahwa akses formal tidak sama dengan akses efektif. “Gratis untuk semua” sering kali dalam praktiknya berarti “lebih mudah diakses oleh mereka yang sudah dekat dengan layanan.” Data CKG sendiri mencatat bahwa partisipasi tertinggi terkonsentrasi di Jawa — Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat , sementara Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mencatat partisipasi terendah. Populasi yang paling membutuhkan justru yang paling tidak terjangkau. Gratis di atas kertas, tidak merata di lapangan.
Ketiga, berkelanjutan sampai kapan? Banyak program gratis lahir bersama momentum politik, seperti kampanye, awal masa jabatan, momen pencitraan. Pertanyaan tentang keberlanjutan anggaran dan keberlanjutan komitmen sering tidak dijawab, karena menjawabnya dengan jujur akan mengurangi efek politiknya.
Politisi tidak ditanya pertanyaan-pertanyaan itu, dan bukan karena mereka pandai menghindarinya, tapi karena kita, sebagai publik, sudah terlanjur merasa bahwa kata “gratis” adalah jawaban yang cukup.
Apa yang Seharusnya Kita Tuntut
Saya tidak sedang berargumen bahwa layanan publik harus berbayar. Saya sedang berargumen bahwa kata “gratis” adalah pertanda bahaya, bukan tanda keberhasilan, jika ia digunakan untuk menutup percakapan, bukan membukanya.
Sistem kesehatan yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyatnya tidak dimulai dari pertanyaan “bagaimana caranya agar terasa gratis?” Ia dimulai dari pertanyaan “masalah kesehatan apa yang paling mendesak untuk diselesaikan, dan intervensi apa yang paling efektif untuk itu?”
Kadang jawabannya memang layanan tanpa biaya langsung. Tapi kadang jawabannya adalah perbaikan kualitas layanan yang ada, penguatan kapasitas Puskesmas, atau perubahan kebijakan yang tidak punya nama yang bisa ditaruh di baliho.
Yang perlu kita mulai tuntut sebagai akademisi, sebagai praktisi kesehatan, dan sebagai warga adalah akuntabilitas yang melampaui kata. Bukan seberapa banyak program “gratis” yang diluncurkan, tapi apakah program itu benar-benar menggerakkan angka kesehatan populasi kita. Bukan seberapa meriah peluncurannya, tapi apakah dua tahun setelah peluncuran masih bisa kita lacak dampaknya.
Demokrasi yang sehat tidak diukur dari berapa banyak kata “gratis” yang diucapkan dalam satu kampanye. Ia diukur dari keberanian untuk mempertanyakannya.
Dan jika kita sungguh-sungguh ingin politik kesehatan yang lebih jujur, maka frasa yang perlu kita tuntut dari setiap kandidat bukan lagi “gratis” , melainkan tiga kata yang jauh lebih sulit diucapkan, tapi jauh lebih bermakna bagi rakyat: hadir, merata, dan efektif.
Gratis itu mudah dijanjikan. Hadir, merata, dan efektif harus dibuktikan.
Tulisan ini dibaca dan dipikirkan dari:
- Friedman, M. (1975). There’s No Such Thing as a Free Lunch. Open Court.
- Stiglitz, J. (2000). Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company.
- Starfield, B. (1998). Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology. Oxford University Press.
- Meadows, D. (2008). Thinking in Systems: A Primer. Chelsea Green Publishing.
- Rosling, H. (2018). Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World. Flatiron Books.
- Harford, T. (2012). The Undercover Economist. Oxford University Press.
- Kementerian Kesehatan RI (2025). Data Capaian Program Cek Kesehatan Gratis. kemkes.go.id.
- Kemenko PMK (2025). Evaluasi Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis. kemenkopmk.go.id.